Rapat Bareng Panglima, Utut Usul Bentuk Panja Netralitas TNI

Rapat Bareng Panglima, Utut Usul Bentuk Panja Netralitas TNI
Rapat Bareng Panglima, Utut Usul Bentuk Panja Netralitas TNI

MACANBOLA.NEWSKomisi I DPR rapat kerja bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membahas pengamanan TNI di Pemilu 2024. Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) pengawasan netralitas TNI di pemilu.

Utut mulanya menyoroti salinan paparan Laksamana Yudo saat menyampaikan arahannya terhadap personel TNI soal netralitas. Utut mengangkat salinan paparan Yudo yang menunjukkan desain paparan dengan sejumlah warna.

Read More

“Bapak menyatakan di paparan yang keempat TNI tetap netral. Kalau kebeneran warnanya biru, bukan berarti memihak Pak Giono (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Gerindra Sugiono), Pak Giono jasnya biru. Ini kebeneran warna aja. Kebeneran juga nggak ada merah, adanya coklat. Kuning nggak ada ya, oranye nggak ada,” kata Utut dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Laksamana Yudo di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

“Ibu-bapak, dari pernyataan ini apa alat ukurnya? Dari pernyataan ini kita harus punya alat ukur sehingga yang permintaan (anggaran) Rp 780 miliar itu pantas kita gelontorkan,” lanjutnya.

Utut menyinggung pimpinan tertinggi TNI ialah presiden. Utut menanyakan apakah Laksamana Yudo akan bersikap menentang presiden apabila diberi perintah yang melawan hukum.

“TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sagggup nggak Bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disuratin (dari Presiden kepada DPR) bakal jadi, menurut yang saya dengar, bakal jadi calon panglima,” kata Utut.

Baca Juga :   Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

“Bapak juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. Hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik,” sambungnya.

Utut mengusulkan pembentukan panja Netralitas TNI di Komisi I DPR.

“Ibu-bapak mohon izin kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan, saya belum ngomong nih, kebeneran, Ibu Ketua, Pak Riefky (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya), Pak Sugiono, kebeneran satu blok. Beliau (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari) blok satu lagi, saya blok satu lagi,” kata Utut.

“Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan,” lanjut dia. Utut menyinggung perintah presiden terhadap pimpinan tertinggi TNI yang menurutnya akan berkaitan dengan komitmen netralitas tersebut.

“Pak KSAL pasti punya kedekatan dengan Pak Mahfud Md karena satu suku. Oh bukan ya, keliru mohon maaf. Jadi singkat kata, Panglima TNI berniat, itu saya tahu. Tapi yang paling sulit dari para kepala staf dan Panglima TNI kalau presiden merintah. Oleh karenanya, dalam keadaan ini kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik, ini semua orang baik, tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu,” katanya.

 

Sumber : detik.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *