Jakarta – Ketua Umum Himpunan Peritel kemudian Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyambut baik rencana pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal. Dengan itu, beliau menilai tak perlu lagi ada Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) juga Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).
“Yang diperlukan tidak lagi naikin bea masuk, tapi yang tersebut lebih besar penting pengawasannya,” kata dia, ditemui dalam Balai Pusat Kota eksekutif Provinsi Daerah Khusus Ibu Perkotaan (DKI) Jakarta, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.
Budiansjah menuturkan, pemerintah sudah memberlakukan safeguard sejak tiga tahun silam. Namun, menurut dia, tarif itu tak mampu membendung impor yang mana membanjiri lingkungan ekonomi pada negeri. Karena itu, beliau menilai pengenaan bea masuk tak efektif. “Obatnya bukanlah itu. (Obatnya) ini satgas, asalkan konsisten serta benar,” kata Budiansjah.
Sebagai importir resmi, Budiansjah mengaku kesulitan memasukkan barang-barang dari luar negeri. Menurut dia, izin yang diberikan pemerintah terus-menerus lebih banyak kecil dari permintaan. Padahal, beliau mengaku sudah membayar pajak. “Artinya negara juga diuntungkan,” kata dia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya menyatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal. Kebijakan ini muncul setelahnya ia menerima kedatangan banyak asosiasi di dalam Kantor Kemendag, Ibukota Indonesia Pusat, Senin, 8 Juli 2024.
Hippindo termasuk salah satu asosiasi yang dimaksud menemui Zulhas untuk meminta-minta pembentukan satgas. Selain Hippindo, ada antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka menyampaikan masukan tentang maraknya impor ilegal yang dimaksud merugikan bidang pada negeri. Apindo menyambangi Kemendag pada pagi hari. Siangnya, giliran Hippindo yang menyampaikan keluhan mereka.
“Nanti kemungkinan besar kita akan bentuk satgas bersatu asosiasi, kita ajak teman-teman DPR identik lembaga konsumen untuk lihat ke pasar,” ujar Zulhas ketika ditemui di area Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.
Pilihan Editor: Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Konsekuensi Penembakan Donald Trump pada Harga Emas
